Puluhan Masa LSM KPK-Nusantara Geruduk Kantor DPRD Banten dan Gubernur Banten

BANTEN — Puluhan massa LSM KPK–Nusantara Perwakilan Provinsi Banten menggelar aksi damai di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Banten, Kamis (20/8/2026). Aksi ini menuntut usut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2026. Sayangnya, hingga aksi berakhir tidak ada satu pun pejabat yang keluar menemui para demonstran.

 Danlap LSM KPK–Nusantara Banten, Supriyadi, menyatakan pihaknya datang sebagai bentuk pengaduan agar APBD dilaksanakan secara transparan dan bebas penyimpangan. "Anggaran tersebut adalah hasil jerih payah masyarakat Banten yang setiap tahunnya dengan patuh membayar pajak. Kami tidak akan diam bila diselewengkan," tegasnya.

 Lembaga ini menyampaikan 6 tuntutan kepada DPRD Banten dan 5 tuntutan kepada Gubernur Banten, termasuk pembentukan Pansus, pemanggilan pejabat terkait, pengembalian kerugian puluhan miliar rupiah, penyerahan ke penegak hukum, serta publikasi dokumen. Pihaknya memberi batas waktu 7 hari kerja. Jika tidak ada tindakan, aksi lanjutan akan digelar lengkap dengan data temuan lapangan proyek APBD 2023–2025.