Skandal Makan Bergizi Gratis Cikeusal: Saatnya Dapur SPPG Sukamenak Diadili!

Serang.  11 Juni 2026 Di bawah kepemimpinan  NS Deyang sebagai pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), gelombang kritik dan desakan keras kini mengarah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Publik menuntut agar operasional dapur pelayanan ini dievaluasi mendalam hingga kemungkinan ditutup permanen, menyusul maraknya dugaan pelanggaran aturan yang mencoreng program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Suara paling lantang datang dari Repiana, Aktivis vokal sekaligus Ketua LSM Abdi Gema Perak. Dalam wawancara eksklusif pada 11 Juni 2026, ia menegaskan posisinya: SPPG Sukamenak dinilai sudah terlalu jauh menyimpang dari pedoman resmi penyajian makanan bergizi bagi anak sekolah.

 

"Kami sangat mendukung kebijakan BGN Pusat yang membatasi jumlah dapur SPPG menjadi maksimal enam per kecamatan. Langkah ini sangat tepat untuk memotong jalur oknum-oknum yang nakal dan tidak disiplin. Salah satu yang wajib ditindak tegas adalah SPPG Sukamenak di Cikeusal ini, karena pelayanannya dinilai tidak profesional dan melanggar aturan," tegas Repiana.

 

Menurutnya, bukti penyimpangan di lokasi itu sangat terlihat jelas. Standar menu "4 Sehat 5 Sempurna" yang diwajibkan negara nyatanya tidak terpenuhi, dan kualitas makanan yang diterima siswa jauh dari kata layak dikonsumsi.

 

"Berbondong-bondong masyarakat datang mengadukan hal ini. Karena banyaknya laporan dan indikasi kuat pelanggaran, kami mendesak BGN RI segera menutup total layanan SPPG Desa Sukamenak. Tidak cukup sampai di situ, kami juga meminta kepolisian turun tangan untuk memeriksa jejak dugaan korupsi selama dapur itu beroperasi," seru Repiana dengan nada penuh tekanan.

 

Anggaran Besar, Pengawasan Tipis

 

Kritik senada juga disampaikan Sukra, pengamat sosial dari wilayah Serang Selatan. Ia menyoroti akar masalah yang membuat kekacauan ini berlarut-larut: runtuhnya sistem pengawasan dan ketiadaan transparansi penggunaan dana negara.

 

"Ini bukti nyata betapa lemahnya kontrol di lapangan. Anggaran miliaran rupanya dikucurkan demi kesehatan dan kecerdasan anak bangsa, tapi nyatanya rawan 'menguap' begitu saja karena tak ada pengawasan ketat. Uang rakyat dipakai, tapi hasilnya tidak terlihat di piring anak-anak," tegas Sukra dengan nada geram.

 

Ia memperingatkan pimpinan pusat agar tidak hanya puas membaca laporan indah di atas kertas. Menurutnya, apa yang tertulis di dokumen resmi sangat jauh berbeda dengan kenyataan pahit yang terjadi di dapur SPPG Sukamenak, di mana hak dasar siswa atas gizi layak seolah diabaikan.

 

"Jangan tertipu laporan bagus. BGN harus turun langsung cek kenyataan, karena di lapangan hak anak-anak dirampas pelan-pelan," tambahnya.

 

Jejak Keluhan: Makanan Basi dan Buah Busuk

 

Desakan untuk menutup dan menyelidiki dapur ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, para orang tua siswa di wilayah Desa Sukamenak dan sekitarnya sudah bersuara keras menolak penyaluran makanan dari dapur tersebut, khususnya yang dikirim ke SDN Tancang.

 

Kemarahan wali murid meledak setelah mereka menemukan kondisi paket makanan yang disajikan sangat memprihatinkan dan membahayakan kesehatan. Berikut rincian kondisi makanan yang diterima siswa, berdasarkan data aduan warga:

 

1. Bubur sumsum/skoteng disajikan dalam keadaan dingin dan tidak segar.

2. Buah apel yang sudah layu, keriput, dan tidak layak makan.

3. Buah melon yang sudah membusuk dan berair.

4. Buah naga yang kulitnya rusak dan dagingnya sudah berubah warna.

5. Susu kemasan dengan tekstur kental aneh, diduga sudah basi atau berubah rasa.

 

Fakta ini makin menguatkan dugaan bahwa dapur SPPG Sukamenak tidak menjalankan standar kebersihan dan kualitas yang ditetapkan negara. Program MBG dibuat untuk menyehatkan dan mencerdaskan generasi penerus, bukan menjadi lahan mencari untung bagi oknum pengelola yang tidak bertanggung jawab.

 

Kini, seluruh mata publik Kabupaten Serang dan masyarakat luas tertuju pada langkah Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, serta aparat penegak hukum. Akankah kasus ini hanya berhenti di desakan, atau akan ada pembongkaran tuntas yang menjerat pihak-pihak yang telah menyalahgunakan program strategis nasional ini? Jawabannya ditunggu semua pihak.