GMI Desak Evaluasi Total PUPR Lebak, Soroti Buruknya Infrastruktur Jalan dan Penanganan Sampah

Lebak, 23 Juni 2026 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik keras terhadap kondisi infrastruktur jalan kabupaten dan sistem pengelolaan sampah yang dinilai belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Aksi yang berlangsung di depan gerbang Kantor PUPR Lebak itu diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk tuntutan, serta aksi simbolik pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan publik.

Dalam pernyataannya, massa aksi menilai masih banyak ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius. Mahasiswa mempertanyakan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan jalan, GMI juga menyoroti penanganan sampah di Kabupaten Lebak yang dianggap belum berjalan secara efektif. Menurut mereka, persoalan sampah masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah dan memerlukan langkah konkret serta kebijakan yang lebih terukur dari pemerintah daerah.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bertanggung jawab," tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Mahasiswa juga mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan. Mereka meminta pemerintah membuka ruang pengawasan publik agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam tuntutannya, GMI meminta pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan dan penanganan sampah untuk dievaluasi secara menyeluruh. Apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan amanah jabatan dengan baik, mereka mendesak agar pejabat terkait diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan berlangsung dalam kondisi relatif kondusif. Perwakilan mahasiswa berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan yang disampaikan dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lebak.

GMI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan serta upaya mendorong terciptanya pembangunan yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak.