ALIANSI MAHASISWA LEBAK “Rapor Merah: Lebak Darurat Arah, Rakyat Menunggu Oligarki Berpesta”

Lebak – Aliansi Mahasiswa Lebak menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan di Kabupaten Lebak yang dinilai semakin tidak jelas dan jauh dari harapan masyarakat. 

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di depan kantor bupati mahasiswa menyebut Lebak saat ini berada dalam situasi “darurat arah”.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Lebak menyatakan bahwa berbagai persoalan mendasar seperti dugaan permainan tender dalam pembangunan alun alun, mengatasi ketimpangan sosial dalam sektor pendidikan , mengevaluasi pembangunan pengelolaan infrastruktur pasar semi rangkasbitung, mengawal mengaudit program RTLH, dugaan penyerobotan lahan di Desa jayasari memastikan perlindungan hak masyarakat atas tanah nyah ,merevisi menegakan perda & pergub tentang transparansi pembangunan,mengusut dugaan pungutan dalam peringatan hari kesehatan Nasional, mendesak percepatan pembangunan pustu Gunung Gede,panggarangan, menawarkan solusi konkret untuk menekan angka putus sekolahmelalui beasiswa afirmatif.mengaudit dan dan membuka rincian anggaran penataan pujasera pembangunan toilet sebesar Rp 1,3 miliar guna memastikan mendesak pemda lebak ,dalam hal ini wakil bupati lebak sekaligus sebagai satgas MBG untuk mengevaluasi dapur dapur MBG yang belum memiliki PBG & SLF,mendesak pemda lebak menertibkan mobil pengangkut pasir yang beroperasi di luar jam operasional, mendesak pemda lebak klarifikasi dan keterbukaan informasi mengenai pembelanjaan baju dinas bupati dan wakil bupati serta pejabat eselon 11 senilai 350 juta lebih.

“Rapor merah ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk kegelisahan kami terhadap masa depan Lebak. Ketika arah pembangunan tidak jelas, yang terjadi adalah kebijakan yang elitis dan jauh dari kebutuhan rakyat,” tegasnya dalam orasi.

Mahasiswa juga menyoroti dugaan kuat adanya praktik oligarki dalam proses pengambilan kebijakan. Mereka menilai bahwa kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan dibandingkan aspirasi masyarakat luas. Kondisi ini, menurut mereka, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin nyata.

“Rakyat menunggu kepastian hidup yang layak, namun yang terlihat justru elite berpesta dalam lingkar kekuasaan,” ujar salah satu peserta aksi.

Aliansi Mahasiswa Lebak mendesak pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog publik yang transparan dan partisipatif. Mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan strategis daerah serta komitmen nyata dalam memberantas praktik yang merugikan kepentingan rakyat.

Sebagai bentuk keseriusan, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui aksi lanjutan dan kajian publik hingga ada perubahan konkret yang dirasakan masyarakat.

Kami menegakan bahwa aksi ini adalah bentuk keperdulian dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan ( agen of change ) dan kontrol sosial .kami tidak anti pemerintah ,namun kami anti terhadap ketidak adilan ,ketertutupan, dan penyimpangan kekuasaan.

“Lebak bukan milik segelintir orang. Lebak adalah milik rakyat. Dan kami akan terus bersuara,” ujar nyah

Heru